Utang Pemerintah dan Beban Masa Depan Gen Z

• Utang Indonesia terus bertambah di era Jokowi dan menjadi beban bagi generasi masa depan.

• Selain utang, masalah lingkungan jadi persoalan serius yang juga bakal jadi beban Gen Z di masa depan.

• Keadilan antargenerasi untuk menjamin nasib Kaum Muda di masa depan harus diperjuangkan

Kebijakan pembiayaan pembangunan dengan berutang di era pemerintahan Presiden Jokowi menjadi isu perdebatan yang cukup sengit di publik, khususnya Twitter. Twitter memang menjadi wadah penyampaian, pembangunan dan perdebatan isu-isu yang serius terkait permasalahan publik. Salah satu isu yang muncul dan menjadi perdebatan serius adalah utang Indonesia yang menggunung.

Utang Indonesia termutakhir tembus higga Rp7.554 triliun. Kenaikan utang pemerintah di era Presiden Jokowi memang luar biasa dibandingkan presiden sebelumnya, khususnya rasio utang terhadap PDB. Di Era Presiden SBY selama dua periode, rasio utang cenderung menurun. Sebaliknya era Presiden Jokowi sejak 2014, rasio utang terus menanjak. Keadaan ini berbeda dengan kampanye beliau ketika maju sebagai presiden.

Utang Pemerintah Mencederai Keadilan Antar Generasi?

Indonesia harus mengajukan perpanjangan utang sebab kondisi fiskal Indonesia saat ini cukup berat. Ketergantungan pada komoditas masih tinggi, penerimaan pajak dibandingkan PDB masih salah satu yang terendah di Asia Tenggara, dan utang terus meningkat akibat pembiayaan stimulus pandemi di masa lalu. Sepertinya Pemerintah Indonesia kemungkinan akan terus meminjam meskipun ada ancaman penurunan PDB (jika terjadi resesi global). Hal ini dapat menjebak Indonesia dalam lingkaran setan utang, mengambil lebih banyak pinjaman untuk membayar pinjaman sebelumnya.

Baca Juga: Republik Indonesia, Cita-cita Keadilan Sosial, dan Problem Ketimpangan

Kebijakan berutang pemerintah dampaknya telah terjadi saat ini. Kenaikan harga dan tarif, pembebanan beragam biaya layanan vital kepada konsumen (baca:rakyat), pengetatan anggaran untuk beragam investasi masa depan milenial dan Gen Z,  seperti pendidikan akan terus berlangsung di tahun-tahun mendatang. Pemerintah akan terus mengurangi subsidi dan membebankan biaya kepada rakyat. Akibatnya, hubungan pemerintah dengan warga, lebih mendekati hubungan pedagang dengan pembeli. Dan di masa depan tentu saja generasi yang akan mendatang harus membayar beban utang pemerintah hari ini.

Pemerintah telah mengancam keadilan antargenerasi di mana kebijakan yang mereka putuskan hari ini akan memunculkan beban di masa depan. Karenanya, milenial dan gen Z harus terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan hari ini, khususnya yang berdampak ke masa depan. Oleh karena itu, Kaum Muda harus kritis terhadap kebijakan berutang pemerintah dari pengajuan utang dan pemanfaatannya.

Keadilan Antargenerasi: Politik Kaum Muda Hari Ini

Kaum Muda perlu terlibat aktif dalam politik. Sebab politisi hari ini jarang memperjuangkan aspirasi Kaum Muda, apalagi menjamin hajat hidup Kaum Muda di masa depan. Mereka gagal membangun kebijakan pro lingkungan dan terus menambah beban utang, yang akan menjadi tanggungan generasi masa depan.

Selain utang, isu yang penting bagi Kaum Muda adalah isu lingkungan. Menurut survei yang dilakukan Katadata pada tahun 2021. 90,1% Kaum Muda dari  3.623 orang generasi Z (17-26 tahun) dan milenial (27-35 tahun) menganggap isu lingkungan adalah isu penting. Misalnya, isu sampah menempati masalah teratas yang paling perlu ditangani menurut Kaum Muda. Diikuti masalah polusi udara, pencemaran sungai dan air tanah, perubahan iklim hingga banjir.

Persoalan sampah masih jadi PR besar pemerintah hingga hari ini. Menurut data Indonesia National Plastic Action Partnership yang dirilis April 2020, Indonesia menghasilkan 85.000 ton sampah per hari, dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150.000 ton per hari pada tahun 2025.  Total 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahun, dan 9 persennya atau sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau dan laut.

Baca Juga: Transportasi Publik, Wajah Keadilan Ruang di Era Society 5.0

Dalam isu perubahan iklim, tindak lanjut pemerintah terhadap Paris Agreement dalam menurunkan emisi gas rumah kaca jelas kurang serius. Alih-alih memasifkan sektor energi terbarukan, pemerintah justru membangun lebih banyak PLTU baru. Sementara upaya untuk menggenjot biodiesel justru mengakibatkan deforestasi akibat pembukaan lahan sawit hingga jutaan hektar. Greenpeace mengganjar pemerintah rapor merah atas ketidakseriusan itu. Bagi Kaum Muda, agenda penyelamatan lingkungan tidak bisa ditawar, terlebih dalam kebijakan publik. Sebab di sanalah letak jaminan utama masa depan yang lebih baik untuk Kaum muda. Bumi yang lestari, tak boleh hanya dinikmati di masa lalu dan hari ini. Namun harus terus dijaga lintas generasi.

Utang dan Lingkungan: Isu Keadilan Antargenerasi

Utang dan Lingkungan adalah masalah Keadilan Antargenerasi. Menurut University of Zurich’s Centre for Ethics, Intergenerational Justice atau Keadilan Antargenerasi mengharuskan adanya kompas moral bagi para pembuat kebijakan dalam situasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang masif. Pemerintah di berbagai negara seharusnya tidak hanya memikirkan manfaat bagi generasi sekarang yang justru menghilangkan hak generasi mendatang untuk turut menikmati bumi yang lestari.

Baca Juga: Resah Atas Absennya Keadilan Sosial, Gerakan BersamaIndonesia Dideklarasikan di Jogja

Sebagai pemilih terbesar jumlahnya dalam Pemilu mendatang, sudah saatnya Kaum Muda menentukan sendiri nasibnya lewat politik. Untuk Indonesia yang bebas utang dan berwawasan lingkungan.

Redaksi BersamaIndonesia

***