Perubahan merupakan kata yang tak terpisahkan dari generasi muda yakni Milenial-Gen Z. Kendati demikian ada banyak pandangan terkait cara dalam mendorong terjadinya perubahan. Ada yang berpandangan kekayaan dapat mengubah banyak hal, ada pula yang melihat bahwa gerakan sosial bisa melahirkan perubahan. Namun nyatanya filantropi tak seberapa signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Hal itu diungkapkan oleh Co-Founder Indekstat Redy Hendra dalam Diskusi dan Launching Gerakan BersamaIndonesia Chapter Bogor, Minggu (2/4/2023). Redy menyebut cara paling signifikan dalam mewujudkan perubahan terlebih jika berkaitan dengan nasib orang banyak adalah melalui kebijakan publik.
“Dan untuk mengubah kebijakan publik hanya ada 2 jalan yakni melalui Partai Politik atau menjadi profesional politik seperti peneliti atau konsultan politik,” ungkap Redy.
Baca Juga: Diskusi dan Launching BersamaIndonesia Chapter Depok: Bisakah Negara Mewujudkan Keadilan Sosial?
Sehingga mau tidak mau, menurut Redy Milenial-Gen Z harus terlibat dalam politik jika ingin mewujudkan perubahan yang signifikan.
Redy pun membagikan pengalamannya sebagai konsultan kebijakan publik melalui lembaga yang didirikannya Indekstat. Kala itu dia mengawal pemenangan salah satu Bupati di Jawa Timur. Di Kabupaten dengan profesi mayoritas rakyatnya petani, alokasi APBD untuk sektor pertanian hanya sebesar Rp 3 Miliar. Artinya tidak ada keberpihakan anggaran untuk kesejahteraan petani.
Diskusi BersamaIndonesia Chapter Bogor
Redy pun menyusun janji kampanye yang berpihak pada petani untuk Calon Bupati tersebut. Ketika Calon Bupati yang dia usung menang, maka alokasi APBD untuk sektor pertanian yang semula hanya Rp 3 Miliar melonjak 300 persen jadi Rp 900 Miliar.
“Public policy sekali ketok palu pengaruhnya ke jutaan orang. Untuk bisa demikian harus mempengaruhi pemegang kuasa anggaran,” jelas Redy.
Sementara menurut Co-Founder BersamaIndonesia Dr Rahmat Yananda hal utama yang membuat proses pengambilan kebijakan publik tidak berjalan dengan baik adalah rusaknya demokrasi. Di mana perumusan kebijakan publik oleh pemerintah seharusnya melibatkan banyak orang namun justru hanya ditentukan oleh segelintir orang.
“Bangsa kita diatur hanya oleh sekian kepala, istilahnya oligarki, itu yang ingin kita hilangkan,” tegas Rahmat.
Menurut Rahmat, hal itu terjadi akibat proses transisi politik yang tak tuntas dari era otoritarian ke era demokrasi. Rahmat menyebut aktivis yang telah gagal melakukan transisi demokrasi itu harus tahu diri dan memberikan kesempatan pada generasi muda hari ini yakni Milenial-Gen Z.
Apalagi, kata Rahmat, generasi yang berkuasa hari ini telah terlalu banyak mengambil dan mengeruk ragam sumber daya tanpa memperhatikan nasib generasi yang akan datang.
“Semestinya generasi sekarang tidak boleh merugikan kesempatan generasi yang akan datang. Maka generasi muda harus mengambil tempat untuk dirinya sendiri dan generasinya,” ujar Rahmat.
Sementara Sociopreneur Baban Sabana menyebut Milenial-Gen Z harus mampu menjadi generasi solutif yang bisa mendorong perubahan di manapun ia berada. Guna mendorong perubahan itu, menurut Baban Milenial-Gen Z harus concern dan terjun pada satu persoalan.
“Jika kita terlibat dalam pemecahan suatu masalah di masyarakat, maka akan lebih mudah untuk kita mengawal perubahan itu hingga ke level pemangku kebijakan,” pungkas Baban.
Puluhan peserta yang hadir antusias menyambut pantikan yang diajukan narasumber. Diskusi berlangsung hangat dan interaktif hingga jelang waktu berbuka. Di penghujung diskusi, dideklarasikan pula BersamaIndonesia Chapter Bogor yang dikoordinatori oleh alumnis IPB Ainuz Zaim.
Co-Founder BersamaIndonesia Grady Nagara bersama Koordinator BersamaIndonesia Chapter Bogor, Ainuz Zaim
***