Dalam dunia serba tak menentu yang kita rasakan hari ini dan masa depan, kita berhadapan dengan persoalan akan proses pengambilan kebijakan publik yang tak berkualitas. Hal itu muncul dari ketimpangan akses politik akibat dominasi pemegang modal. Dampaknya, demokrasi yang semestinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat jadi semakin kabur.
Perlu adanya dobrakan untuk mengembalikan proses politik kembali demokratis, agar partisipasi politik bisa dilakukan oleh siapapun untuk kepentingan orang banyak. Guna mewujudkannya, mustahil menunggu kelompok penguasa sadar dan beralih dari pemodal kepada rakyat. Maka ikhtiar harus dimulai dari bawah, dari gerakan kolektif publik.
Jika merujuk pada Ideolog Bangsa, Ir Soekarno, nilai utama bangsa ini adalah gotong royong. Maka gotong royong publik perlu dilakukan untuk mendorong proses politik kembali partisipatif dan berorientasi pada kepentingan publik. Kolektivitas publik yang saling bahu membahu untuk kepentingan bersama, perlu dicontohkan kepada penguasa. Dalam proses suksesi politik, partisipasi publik harus diperbanyak agar demokrasi yang dibajak segelintir pihak bisa direbut dan dikembalikan pada orang banyak.
Agar tak ada lagi kebijakan publik berbasis kepentingan suatu kelompok atau individu. Agar tak ada lagi kebijakan politik yang sekadar menjaga status quo. Agar tak ada lagi kebijakan ekonomi yang hanya melindungi kepentingan pemodal tapi mengabaikan kepentingan publik. Agar setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemangku kebijakan benar-benar mendengarkan nalar publik dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpihak pada rakyat. Sehingga dapat terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.